Transmigrasi, gaungnya dalam lima tahun terakhir ini kalah dengan deru pilkada dan pemilu. Proses politik, demokrasi telah menenggelamkan program yang telah memberikan harapan paling tidak bagi 2,2 juta keluarga.

Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dalam harian ”Soeloeh Indonesia”. Kemudian Egbert de Vries pakar berkebangsaan Belanda pada tahun 1934, selanjutnya Bung Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, kegiatan transmigrasi disebut kolonisasi walaupun pada akhirnya Belanda juga memakai istilah transmigrasi.

Dalam rangka pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pembangunan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia, setelah merdeka, memutuskan untuk melanjutkan program tersebut dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar lebih kokoh lagi melalui perbauran antaretnis.

Hingga saat ini program transmigrasi telah membuka areal produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan seluas 3,6 juta hektar dan 15.000 lahan perkebunan dengan konsep hutan tanaman industri. Telah memukimkan sekitar 2,2 juta keluarga atau sekitar 10 juta orang yang tersebar di 3.325 desa yang membentuk 547 kawasan transmigrasi. Sebanyak 88 desa telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dan 235 desa menjadi ibu kota kecamatan.

Program transmigrasi juga telah membuka isolasi wilayah melalui pembangunan 58.014 kilometer jalan, yang di beberapa provinsi saat ini fungsinya sudah meningkat menjadi jalan kabupaten dan provinsi. (MAM)