KETEGANGAN yang terjadi antara jajaran direksi Pertamina dengan kalangan DPR RI beberapa waktu lalu mengendur sudah. Pertamina akhirnya minta maaf. Terlepas dari proses bagaimana salah paham itu terjadi dan akhirnya selesai dengan happy ending, rakyat mencermati hal itu sebagai sebuah fenomena yang seringkali terjadi antara legislatif dan BUMN, antara legislatif dengan birokrat dan bahkan antara legislatif dengan kalangan TNI/Polri dan sebagainya.

Ada sebuah poertanyaan mendasar yang seringkali menggelitik, sudah terlalu sensitifkah wakil rakyat di lembaga ini sehingga seringkali sedikit-sedikit perdebatan serta rapat dengar pendapat dengan berbagai kalangan berujung pada kesalahpahaman?

Yang jadi masalah di sini soal sensitivitas tersebut tidak berdasarkan atas substansi persoalan yang sedang dibahas yang ada hubungannya dengan tugasnya sebagai lembaga legislasi. Tetapi kerap pada persoalan-persoalan kecil yang muaranya sebenarnya pada arogansi kekuasaan yang sengaja dipamerkan. Ketika arogansi ini kemudian bertumbukan dengan pihak lain yang juga mempunyai karakter sama, maka kita akan melihat lewat tayangan TV atau membaca lewat media cetak bahwa gedung wakil rakyat tersebut tak ubahnya menjadi arena bermain anak-anak yang suka merajuk dan marah.

Persoalan-persoalan lebih krusial yang sedang membelit bangsa ini sekarang di segala bidang kerap menjadi komplementer, dikalahkan persoalan-persoalan tidak terlalu penting yang dibuat sedemikian rupa bahwa masalah itu sedemikian pentingnya sehingga tidak fokus pada agenda semula.

Rakyat berharap, wakil-wakilnya di lembaga legislatif mampu membawa serta memperjuangkan aspirasi mereka. Karena untuk itulah mereka memilih wakil rakyat. Bukan untuk berdebat yang tidak perlu. Bukan pula untuk mencari sensasi. Wakil rakyat yang mereka pilih diharapkan mampu membawa perubahan dengan segala kewenangan kedaulatan yang telah diberikan. Bersama dengan birokrat, menghasilkan berbagai kebijakan yang mampu membawa rakyat yang lebih aman serta lebih sejahtera.

Memang, tak bisa dipungkiri lembaga legislatif kita saat ini penuh dengan kontroversi. Berbagai skandal korupsi serta penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oknum anggotanya membuat lembaga ini tercoreng.

Ke depannya diharapkan lembaga ini mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara benar secara proporsional. Kerja sama dengan berbagai kalangan mutlak diperlukan sepanjang didasari oleh hubungan profesional di dalam koridor hukum yang berlaku. Bukan hubungan atas dasar saling menyenangkan serta menguntungkan yang ujung-ujungnya terindikasi korupsi. Bukan pula hubungan yang saling menjelekkan, yang berujung pada pertikaian politik lebih luas.

Mencari sosok politisi sekaligus negarawan memang sangat sulit. Sosok yang menempatkan seluruh kepentingan bangsa di atas pundaknya sangat langka di negeri ini. Setidaknya, apa yang terjadi belakangan ini di gedung rakyat menjadi referensi penting bagi para pemilih untuk lebih jeli dalam menentukan pilihan. Mau yang seperti apa? Mau caleg cakap, yang doyan korupsi, lebih mementingkan partai, yang hanya diam saja atau yang bagaimana? Barangkali semunya tersedia.

Deretan baliho caleg di sepanjang jalan akhir-akhir ini barangkalai menjadi sebuah reperesentasi dari keanekaragaman pilihan itu. Masyarakat diharapkan lebih pandai menentukan pilihan. Pilihan terbaik, seperti dianjurkan KPU serta lembaga-lembaga lain adalah memilih salah satu dari para caleg itu. Tetapi masalahnya, seringkali apa yang disodorkan itu bukanlah pilihan terbaik.