Persoalan Buleleng adalah persoalan kekayaan dan kemiskinan. Buleleng kaya dengan potensi alam, tetapi alam yang kaya itu tak bisa membuat masyarakatnya yang miskin menjadi lebih kaya secara ekonomi. Memang, untuk memerangi kemiskinan, Pemkab Buleleng begitu gencar mendatangkan investor. Namun, investor yang datang justru investor yang lebih tergoda untuk mengeksploitasi lingkungan alam ketimbang mengelola hasil alam. Sehingga yang terjadi kemudian bukan hanya kemiskinan manusia, juga pemiskinan alam secara perlahan-lahan.


SEMUA tahu, Buleleng memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten ini memiliki dua danau dan pantai sepanjang 144 kilometer. Selain itu, Buleleng memiliki wilayah hutan dan perkebunan terluas di Bali yang punya potensi besar untuk menyejahterakan masyarakatnya. Meski kaya terhadap alam ternyata Buleleng termasuk salah satu daerah yang memiliki warga miskin terbanyak di Bali. Dari data BPS tahun 2005 saja tercatat 47.908. Dari hasil verifikasi yang dilakukan sejumlah perbekel di Buleleng dalam rangka penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 ini diduga data masyarakat miskin itu mengalami peningkatan.

Buktinya, Perbekel Bondalem Sadu Adnyana sempat mengakui warga miskin di desanya memang jumlahnya makin meningkat. Sesuai data tahun 2005 lalu jumlah warga miskin di Bondalem mencapai 600. Namun, setelah dilakukan pendataan ulang tahun 2008 ini jumlahnya membengkak menjadi 1.500. Sebanyak 1.500 warga itu diusulkan untuk diberikan BLT, namun usulan itu ditolak karena pemerintah tetap berpedoman pada data lama.

Pemkab Buleleng melalui Dinas Kesejahteraan Sosial bersama Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa memang melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Bali Utara itu. Namun, upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemberian kredit dan bantuan tunai belum membuahkan hasil maksimal. Pasalnya, dua instansi tersebut masih mengandalkan program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat, sementara APBD Buleleng sendiri jumlahnya sangat terbatas untuk membiayai program pengentasan kemiskinan tersebut.

Salah satu solusi pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat Buleleng adalah mendatangkan investor untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki Buleleng. Namun, kenyataannya investor yang datang justru lebih banyak menyengsarakan masyarakat kecil. Satu contoh, maraknya pembangunan vila dan hotel di tepi pantai utara ternyata membuat para nelayan kehilangan mata pencahariannya.

Dua anggota DPRD Buleleng dari Kecamatan Tejakula, Ngurah Sugiarta dan Made Suarsa, mengaku menerima banyak pengaduan dari para nelayan di wilayahnya. Para nelayan itu tak memiliki tempat untuk memarkir perahunya karena wilayah pantai sudah dikuasai oleh hotel dan perseorangan. Karena tak bisa memarkir perahunya, para nelayan banyak yang enggan untuk meneruskan pekerjaannya sebagai nelayan.

Keluhan nelayan di Tejakula ternyata sama dengan keluhan nelayan di wilayah pantai Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt dan Gerokgak. Para nelayan itu bukan hanya terdesak oleh puluhan vila yang berderet di sepanjang pantai, mereka juga tak bisa bersaing dengan investor kerang mutiara dan pembudidayaan rumput laut. Celakannya lagi, vila-vila yang berderet di sepanjang pantai utara yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 vila itu hingga kini tak jelas kontribusinya kepada pemerintah.

Untuk itu, Suarsa menyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk segera membuat peraturan tata ruang pantai dan sejenisnya. Dengan tata ruang itu maka dengan mudah bisa ditentukan di mana orang bisa membangun hotel, vila dan akomodasi pariwisata lainnya. Atau sejauh mana orang bisa memasang rumpon rumput laut atau membuat kawasan pemberdayaan kerang mutiara. 'Harusnya dibuat juga peraturan bahwa setiap hotel yang membangun di tepi pantai harus membuat ruang terbuka untuk memudahkan para nelayan memarkir perahunya,' kata Suarsa.

Investor yang datang ke Buleleng selalu saja punya alasan mulia untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Alasan itu terkadang juga dikuatkan oleh pemegang kebijakan di Pemkab Buleleng. Proyek yang dikerjakan di wilayah danau dan pegunungan juga dibangun dengan alasan mulia untuk menyejahterakan masyarakat dengan iming-iming perekrutan tenaga kerja dan kontribusi dana pembangunan desa. Di kawasan bukit dan Danau Buyan serta Tamblingan, misalnya, kini banyak diserbu investor dengan alasan serupa.

Namun, benarkah investor yang memanfaatkan keindahan alam itu memang menyejahterakan masyarakat? Vila Bukit Bunga yang dibangun sekitar tahun 2000 itu, misalnya, hingga kini tak memberi pengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Vila yang sebagian dibangun di wilayah Pancasari dan sebagian dibangun di wilayah Desa Candikuning, Tabanan itu bahkan tak pernah diketahui oleh warga secara jelas pemilik dan kondisi perusahaannya. Sejumlah warga di Desa Pancasari bahkan mengaku tak mendapatkan kontribusi apa-apa dari pembangunan vila tersebut, meski pihak inventor pernah menjanjikannya.

Kini wilayah perbukitan dan tepi danau di Desa Pancasari kembali diserbu investor. Yang masih segar dalam ingatan adalah pembangunan vila di lereng sebelah selatan Danau Buyan, pembangunan akomodasi wisata di Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong, dan rencana pembangunan panggung hiburan di atas Danau Buyan. Proyek vila sedang menunggu IMB, proyek TWA bahkan sudah diresmikan, dan panggung hiburan masih dalam tahap presentasi. Ketiga proyek teranyar itu mengusung alasan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Tetapi benarkah demikian?

Kedatangan investor memang satu alasan tepat untuk menambah pundi-pundi PAD di Buleleng. Namun, investor juga harus diseleksi dengan baik agar proyek itu benar-benar dibangun untuk mengelola kekayaan alam, dan bukan sekadar memanfaatkannya. Pemkab Buleleng berkali-kali melontarkan perlunya Buleleng memiliki proyek pengalengan buah petani. Namun, investasi yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani miskin itu hingga kini tak kunjung terwujud. Buleleng juga membangun Pusat Pangkalan Ikan (PPI) di Pelabuhan Sangsit, namun proyek itu terkesan lambat dan hingga kini belum bisa dioperasikan. Seharusnya investasi yang dibutuhkan Buleleng benar-benar investasi untuk membuat ikan yang dihasilkan para nelayan menjadi lebih besar dan lebih mahal dan membuat buah-buahan yang dihasilkan petani menjadi lebih punya harga dan tidak sekadar jadi barang pasaran yang cepat busuk. (ole)