Negara - Sejak dikeluarkannya program KTP Siak yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) penuh, pengurusan KTP di Jembrana semakin ribet dan lambat. Akibatnya, sejumlah warga yang sangat perlu cepat membuat KTP pun mengeluh.

Bukan lambat saja, warga juga mengeluhkan pemungutan biaya Rp 20 ribu untuk KTP plus JKJ itu. Keluhan utamanya dari kalangan TNI Polri maupun karyawan swasta yang telah memiliki Asuransi Kesehatan (Askes) ataupun Jamsostek. Entah mungkin karena saking ribetnya, di kantor Kecamatan Jembrana salah seorang warga pembuat KTP dibentak-bentak oleh oknum pegawai.

Menurut informasi, salah seorang warga yang hendak membuat KTP ini sangat membutuhkan kartu tersebut untuk bekerja. Tetapi entah mengapa, pembuatan berbelit-belit dan lama sehingga pihaknya mencoba mencari tahu kenapa dan bertanya di kantor camat Negara. Tetapi malah dibentak-bentak oleh salah seorang oknum pegawai tanpa alasan yang jelas.

'Saya hanya bertanya apakah bisa lebih cepat membuat KTP dengan halus, tetapi malah dibentak-bentak di depan orang banyak, Apa begini pelayanan publik?' ujar Kadek, salah seorang warga Sebual.

Bahkan sebelumnya, sejumlah warga Desa Brambang, Negara merasa ditipu. Karena janji pembuatan KTP tepat beberapa hari sebelum Pemilu Legislatif lalu lama sekali terwujud. Padahal ratusan warga ini saat membuat (foto dan pendataan) dulu di balai banjar sampai rela antre hingga malam, bahkan hingga kehujanan. Bukan pula gratis karena membayar Rp 20 ribu untuk mengganti chip.

Di sisi lain, Kadis Dafduk Nakertrans Pemkab Jembrana IGP Sudhiarsa mengatakan tidak ada keharusan warga untuk mengikuti JKJ. Pemerintah daerah sebatas mengimbau.

Sudhiarsa juga menegaskan bahwa pungutan Rp 20 ribu itu bukanlah untuk membayar KTP, melainkan untuk membeli chip untuk JKJ yang gabung dengan KTP. Dengan terintegrasi dengan KTP warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan selama lima tahun. Pihaknya akan memperkuat peraturan tersebut dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). (sur) *BP