1
Kasus Vila Petali Mengendap, DPRD Tabanan Kecewa on Tue Jul 29, 2008 9:40 am
dyayu
VISUDDHA
Number of posts: 2749
Reputation: 11
Registration date: 2008-07-17
Kalangan DPRD Tabanan dalam rapat kerja dengan eksekutif sebagai kelanjutan pembahasan LKPJ Bupati Tabanan Senin (28/7) kemarin, kembali menyoroti keberadaan vila yang bermasalah di Tabanan, seperti Vila Petali yang beberapa tahun lalu sempat heboh. Selain itu, keberadaan jalan rusak juga dipertanyakan, sejauh mana pihak eksekutif dalam hal ini Dinas PU melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan.
Dalam rapat yang dipimpin I Wayan Kawi S., kalangan Dewan kecewa karena menganggap penindakan terhadap pelanggaran terkesan lamban dan lemah. Kawi juga menyayangkan kasus Vila Petali mengendap. Terhadap hal tersebut, Kepala Kantor Kesbanglinmas, I Nyoman Gede Gunawan, menyatakan pihaknya telah melaporkan seluruh hasil kajian kepada Bupati Tabanan. Pihaknya masih menunggu Perda tata ruang dan sudah berkoordinasi mengenai kesucian pura yang menjadi persoalan utama.
'Penyelesaian persoalan itu telah sampai di meja pimpinan. Tanpa instruksi pimpinan kami tidak mungkin bertindak. Lagi pula, penindakan harus dilakukan oleh tim yustisi,' terang Gunawan.
Terhadap adanya indikasi pelanggaran bangunan vila, Kepala Bappeda, Anom Antara, menyatakan sesuai Perda Propinsi Bali, pihaknya mengakui ada beberapa kecolongan. Hal itu, kata dia, akan dibenahi lebih lanjut. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan sesuai dengan tata ruang wilayah Jatiluwih, yang kini menjadi warisan budaya dunia dan diawasi dunia internasional, Vila Petali berada pada status quo, artinya tidak boleh ada perluasan atau pembangunan lanjutan.
Lebih lanjut, kata Anom Antara, gencar adanya permohonan informasi tata ruang di Tabanan terkait banyaknya investasi yang masuk. Pihaknya telah memiliki klasifikasi wilayah pendukung pariwisata seperti pinggir pantai.
Anggota Dewan, Dewa Putu Gede, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar menyayangkan pembangunan vila baik yang baru maupun lama, banyak yang melanggar peruntukan kawasan. Ia juga menyoroti, di pesisir pantai telah menjamur vila dan bangunan sebagai fasilitas pariwisata. Dewa Putu Gede berharap kepada eksekutif untuk melakukan pengawasan lebih baik demi terjaganya kawasan sesuai dengan peruntukannya.
Jalan Rusak
Selain itu, Dewan juga menyoroti jalan yang tidak sesuai dengan anggaran seperti yang tercantum dalam APBD. Budiana mencontohkan jalan di desanya kembali rusak setelah adanya perbaikan dengan menelan dana besar. Ni Ketut Tanteri juga mempertanyakan jalan dari Bongan Jawa ke Bongan Munduk dengan penganggaran seratus juta rupiah hingga kini belum dikerjakan. Ia mempertanyakan dikemanakan anggaran tersebut. Kepala Dinas PU, I Made Sutrisna, hanya menjawab jalan kabupaten sangat panjang dengan penganggaran yang terbatas. Jalan rusak, kata dia, sepanjang 273 km dan banyak yang belum tersentuh perbaikan oleh karena minimnya anggaran. Demikian pula diperlukan dana milyaran rupiah untuk dana pemeliharaan jalan agar kualitasnya tidak makin menurun. (kmb14)
source: BP
Dalam rapat yang dipimpin I Wayan Kawi S., kalangan Dewan kecewa karena menganggap penindakan terhadap pelanggaran terkesan lamban dan lemah. Kawi juga menyayangkan kasus Vila Petali mengendap. Terhadap hal tersebut, Kepala Kantor Kesbanglinmas, I Nyoman Gede Gunawan, menyatakan pihaknya telah melaporkan seluruh hasil kajian kepada Bupati Tabanan. Pihaknya masih menunggu Perda tata ruang dan sudah berkoordinasi mengenai kesucian pura yang menjadi persoalan utama.
'Penyelesaian persoalan itu telah sampai di meja pimpinan. Tanpa instruksi pimpinan kami tidak mungkin bertindak. Lagi pula, penindakan harus dilakukan oleh tim yustisi,' terang Gunawan.
Terhadap adanya indikasi pelanggaran bangunan vila, Kepala Bappeda, Anom Antara, menyatakan sesuai Perda Propinsi Bali, pihaknya mengakui ada beberapa kecolongan. Hal itu, kata dia, akan dibenahi lebih lanjut. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan sesuai dengan tata ruang wilayah Jatiluwih, yang kini menjadi warisan budaya dunia dan diawasi dunia internasional, Vila Petali berada pada status quo, artinya tidak boleh ada perluasan atau pembangunan lanjutan.
Lebih lanjut, kata Anom Antara, gencar adanya permohonan informasi tata ruang di Tabanan terkait banyaknya investasi yang masuk. Pihaknya telah memiliki klasifikasi wilayah pendukung pariwisata seperti pinggir pantai.
Anggota Dewan, Dewa Putu Gede, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar menyayangkan pembangunan vila baik yang baru maupun lama, banyak yang melanggar peruntukan kawasan. Ia juga menyoroti, di pesisir pantai telah menjamur vila dan bangunan sebagai fasilitas pariwisata. Dewa Putu Gede berharap kepada eksekutif untuk melakukan pengawasan lebih baik demi terjaganya kawasan sesuai dengan peruntukannya.
Jalan Rusak
Selain itu, Dewan juga menyoroti jalan yang tidak sesuai dengan anggaran seperti yang tercantum dalam APBD. Budiana mencontohkan jalan di desanya kembali rusak setelah adanya perbaikan dengan menelan dana besar. Ni Ketut Tanteri juga mempertanyakan jalan dari Bongan Jawa ke Bongan Munduk dengan penganggaran seratus juta rupiah hingga kini belum dikerjakan. Ia mempertanyakan dikemanakan anggaran tersebut. Kepala Dinas PU, I Made Sutrisna, hanya menjawab jalan kabupaten sangat panjang dengan penganggaran yang terbatas. Jalan rusak, kata dia, sepanjang 273 km dan banyak yang belum tersentuh perbaikan oleh karena minimnya anggaran. Demikian pula diperlukan dana milyaran rupiah untuk dana pemeliharaan jalan agar kualitasnya tidak makin menurun. (kmb14)
source: BP
